Pusat Keuangan Syariah Butuh Kebijakan Konkret

Jakarta – Dalam debat terakhir Capres dan Cawapres 2019, sempat disinggung terkait strategi  pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia oleh kedua kandidat. Ada yang menyatakan Indonesia belum mampu menyaingi London, Hong Kong dan Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan Syariah, namun ada pula yang menyatakan telah melakukan upaya pengembangan keuangan syariah lewat pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Tidak cuma itu, adanya rencana pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES) dilakukan dalam rangka upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pelaku industri halal di tingkat global.

Ekonom Syariah SEBI School of Islamic Economics, Aziz Setiawan menyebut semangat pengembangan ekonomi dan keuangan berbasis syariah memang terus dikumandangkan oleh kepala negara. Bahkan, sejak Bank Muamalat, bank syariah pertama berdiri tiga dekade silam.

Permasalahannya, implementasi kebijakan yang konkret masih lemah. “Retorika. Belum terimplementasi dalam kebijakan yang lebih konkret, yang bisa menggerakkan sektor keuangan syariah secara signifikan,” ujarnya.

Keuangan Syariah mengalami puncak perkembanganya pada tahun 2000-an. Hal itu terbukti dari pertumbuhan aset perbankan syariah yang tembus 20 persen hingga 30 persen. Sayang, pada 2010, pertumbuhannya menurun 10 hingga 12 persen.  Akibatnya, pangsa pasar perbankan syariah masih ada di kisaran 5 hingga 6 persen dalam beberapa tahun terakhir ini.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki perbankan syariah raksasa layaknya Malaysia yang memiliki pangsa pasar di atas 20 persen. Padahal, agar menjadi konkret, Kementerian BUMN bisa menggabungkan anak usaha BUMN perbankan syariah atau mengubah salah satu bank pelat merah konvensional menjadi bank syariah. “BUMN kita cukup besar, APBN cukup besar, tetapi syariahnya masih belum besar. Berarti ada yang tidak terhubung,” jelas Aziz.

Lambannya perkembangan porsi keuangan syariah ini juga tak lepas dari industri berbasis syariah yang belum digarap secara optimal di Indonesia. Misalnya, hingga kini, Indonesia belum memiliki kawasan industri halal yang menghasilkan produk halal berkualitas ekspor.

Padahal, permintaan produk halal di kancah global sangat besar. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi defisit perdagangan Indonesia.  “Malaysia sudah punya puluhan kawasan industri halal. Mereka (Malaysia) merancang kawasan industri halal dengan rantai pasok yang sudah memenuhi standar halal,” kata Aziz.

Namun, upaya untuk meningkatkan porsi industri halal di Indonesia menghadapi tantangan. Meski telah menerbitkan Undang-undang Jaminan Produk Halal pada 2014, Indonesia tetap saja belum menerbitkan aturan turunannya. Alhasil, implementasinya terhambat di lapangan.

Karenanya, ia berharap pemerintah ke depan bisa melakukan implementasi dengan tegas. Pengembangan ekonomi syariah diterjemahkan dalam kebijakan kementerian/lembaga yang terkait, misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.  “Yang menjadi problem kita, birokrasi tidak bisa digerakkan untuk mencapai visi dan misi dari pimpinan,” terang Aziz.

Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aries Muftie mengakui perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum sesuai harapan. Hal itu tak terlepas dari proses penyusunan kebijakan yang memakan waktu.

Selain itu, pandangan umat Islam di Indonesia juga masih melihat keuangan syariah dan industri halal sebagai pilihan bukan suatu keharusan. “Kalau di Iran dan Timur Tengah, semua bank harus syariah dan industri harus halal,” katanya.

Rendahnya porsi industri ekonomi dan keuangan syariah juga disebabkan oleh kegiatan ekonomi syariah belum sepenuhnya tercatat. Misalnya, penyaluran dana dari lembaga keuangan mikro Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang jumlahnya mencapai ribuan belum semuanya tercatat.

Menurut Aries, terbentuknya KNKS serta peta jalan ekonomi syariah akan menjadi batu pijakan Indonesia untuk mendorong perekonomian syariah ke depan. Karenanya, Aries berharap siapa pun presiden yang terpilih akan melanjutkan kebijakan Jokowi.

“Yang saya khawatir kebiasaan di Indonesia begitu ganti orang, ganti kebijakan. Jadi bisa saja nanti KNKS dan Badan Pengelolaan Ekonomi Syariah berubah. Mudah-mudahan tidak terjadi,” tutur dia.

Melihat hasil debat capres Sabtu malam (13/4), Aries meyakini kedua capres telah menyampaikan komitmen untuk mendorong perekonomian syariah. Ia optimistis bahwa laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin pesat. “Kalau tidak dirombak peta jalan dan badan (KNKS dan BPES), jalan perkembangan ekonomi syariah akan lebih cepat,” tandasnya.

Sumber: cnnindonesia.com