Upaya Jitu Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

//Upaya Jitu Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Upaya Jitu Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah2019-04-16T16:46:26+07:00

Home Forum Ekonomi Syariah Upaya Jitu Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Melihat 1 tulisan (dari total 1)
  • Penulis
    Tulisan-tulisan
  • istikoma109
    Keymaster
    Post count: 2

    Upaya Jitu Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Jakarta – Dalam debat terakhir Capres dan Cawapres 2019, sempat disinggung terkait strategi  pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia oleh kedua kandidat. Ada yang menyatakan Indonesia belum mampu menyaingi London, Hong Kong dan Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan Syariah, namun ada pula yang menyatakan telah melakukan upaya pengembangan keuangan syariah lewat pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

    Tidak cuma itu, adanya rencana pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES) dilakukan dalam rangka upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pelaku industri halal di tingkat global.

    Permasalahannya, implementasi kebijakan yang konkret masih lemah. Belum terimplementasi dalam kebijakan yang lebih konkret, yang bisa menggerakkan sektor keuangan syariah secara signifikan.

    Keuangan Syariah mengalami puncak perkembanganya pada tahun 2000-an. Hal itu terbukti dari pertumbuhan aset perbankan syariah yang tembus 20 persen hingga 30 persen. Sayang, pada 2010, pertumbuhannya menurun 10 hingga 12 persen.  Akibatnya, pangsa pasar perbankan syariah masih ada di kisaran 5 hingga 6 persen dalam beberapa tahun terakhir ini.

    Indonesia hingga saat ini belum memiliki perbankan syariah raksasa layaknya Malaysia yang memiliki pangsa pasar di atas 20 persen. Padahal, agar menjadi konkret, Kementerian BUMN bisa menggabungkan anak usaha BUMN perbankan syariah atau mengubah salah satu bank pelat merah konvensional menjadi bank syariah. BUMN dan APBN yang cukup besar, tetapi sisi syariahnya masih belum besar.

    Lambannya perkembangan porsi keuangan syariah ini juga tak lepas dari industri berbasis syariah yang belum digarap secara optimal di Indonesia. Misalnya, hingga kini, Indonesia belum memiliki kawasan industri halal yang menghasilkan produk halal berkualitas ekspor.

    Padahal, permintaan produk halal di kancah global sangat besar. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi defisit perdagangan Indonesia. Malaysia sudah punya puluhan kawasan industri halal. Malaysia merancang kawasan industri halal dengan rantai pasok yang sudah memenuhi standar halal. Namun, upaya untuk meningkatkan porsi industri halal di Indonesia menghadapi tantangan. Meski telah menerbitkan Undang-undang Jaminan Produk Halal pada 2014, Indonesia tetap saja belum menerbitkan aturan turunannya. Alhasil, implementasinya terhambat di lapangan.

    Karenanya, ia berharap pemerintah ke depan bisa melakukan implementasi dengan tegas. Pengembangan ekonomi syariah diterjemahkan dalam kebijakan kementerian/lembaga yang terkait, misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.

    Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia seperti menurut beberapa pakar, belum sesuai harapan. Hal itu tak terlepas dari proses penyusunan kebijakan yang memakan waktu. Selain itu, pandangan umat Islam di Indonesia juga masih melihat keuangan syariah dan industri halal sebagai pilihan bukan suatu keharusan.  Sedang kalau di Iran dan Timur Tengah, semua bank harus syariah dan industri harus halal.

    Rendahnya porsi industri ekonomi dan keuangan syariah juga disebabkan oleh kegiatan ekonomi syariah belum sepenuhnya tercatat. Misalnya, penyaluran dana dari lembaga keuangan mikro Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang jumlahnya mencapai ribuan belum semuanya tercatat.

    Terbentuknya KNKS serta peta jalan ekonomi syariah akan menjadi batu pijakan Indonesia untuk mendorong perekonomian syariah ke depan. Karenanya, ada harapan bahwa siapa pun presiden yang terpilih akan melanjutkan kebijakan sebelumnya .

    Sebagian kecil ada kebiasaan di Indonesia begitu ganti orang, ganti kebijakan. Jadi bisa saja nanti KNKS dan Badan Pengelolaan Ekonomi Syariah berubah. Peta jalan dan badan (KNKS dan BPES), merupakan jalan perkembangan ekonomi syariah yang kan lebih cepat.

Melihat 1 tulisan (dari total 1)

Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.

New Courses

Info Kontak

Kantor Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah Ruang 101 Jl. Tebet Dalam IV E No 70, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810

Phone: 021-8298724

Fax: 021-8299753

Web: belajar ekonomi syariah

Pos-pos Terbaru